Pemerintah Pusat Diharap Bangun Kesejahteraan Warga Perbatasan di Kaltim
SAMARINDA - Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Kaltim Frederik Bid mengharapkan, program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus ditingkatkan untuk membantu penataan kawasan dan pemukiman masyarakat di wilayah perbatasan.
 |
| Credit: Antara Foto |
Perhatian pemerintah pusat tidak saja menjadikan kawasan perbatasan sebagai branda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi bagaimana bisa menghilangkan kesenjangan dengan memberikan bantuan berupa program untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya membantu dalam penataan kawasan dan permukiman, berupa rumah layak huni.
"Sesuai dengan Nawacita, Indonesia akan membangun dari wilayah pinggiran atau pedesaan. Termasuk wilayah perbatasan, karena itu pemerintah harus tetap memperhatikan wilayah perbatasan," kata Frederik Bid di sela-sela Rakor Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Senin (18/7).
Frederik mengatakan pembangunan wilayah perbatasan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi ancaman disintegrasi bangsa karena masyarakat perbatasan juga berhak mendapat perhatian sama.
"Ada keluhan dari petugas kita, yakni anggota TNI/Polri, guru, pegawai serta masyarakat miskin yang perlu bantuan perumahan layak huni. Karena itu program Kementerian PUPR, harus menyentuh masyarakat perbatasan," kata Frederik. (ktc/sde)
