Karhutla Kaltim Jadi Persoalan Nyata, Pengawasan dan Penegakan Hukum Diperlukan

BALIKPAPAN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur bukan lagi sekadar ancaman musiman, melainkan persoalan nyata yang dampaknya menjangkau kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan keberlangsungan ekosistem. Hingga September 2026, tercatat 1.426 titik api di wilayah provinsi tersebut.

Data ini disampaikan anggota DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, dalam Simposium Nasional “Aksi Nyata Pulihkan Hutan Kalimantan” yang diselenggarakan DPD Hidayatullah Balikpapan di Ballroom Cheng Hoo, Universitas Mulia, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Dalam forum yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu, Nurhadi memaparkan bahwa risiko kebakaran dipengaruhi kombinasi kondisi iklim dan aktivitas manusia. Musim kemarau ekstrem serta siklus El Niño dapat memperpanjang kekeringan, sementara pembukaan lahan dengan cara membakar secara ilegal menjadi salah satu pemicu kebakaran.

Dampaknya melampaui kawasan hutan. Asap berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan mendorong evakuasi warga. Kebakaran juga mengganggu sektor produktif, meningkatkan biaya pemadaman, merusak habitat, menghilangkan keanekaragaman hayati, serta menghasilkan emisi yang mencemari udara.

Mengangkat tema “Peran DPRD Kalimantan Timur dalam Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan”, Nurhadi menjelaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tiga instrumen utama: legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Landasan regulasinya antara lain Perda Kaltim Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari sisi pembiayaan, Kaltim memperoleh hibah pemerintah pusat sebesar Rp20 miliar, terdiri atas Rp10 miliar untuk BPBD, Rp7 miliar untuk Dinas Kehutanan, dan Rp3 miliar untuk Dinas Kesehatan. Dinas Kehutanan juga menyiapkan anggaran sektoral Rp14,2 miliar dari APBD. Sementara itu, pendanaan karbon melalui Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) mengalokasikan sekitar Rp3,782 miliar untuk mitigasi karhutla.

Nurhadi menekankan bahwa anggaran tersebut perlu diawasi agar tepat sasaran, terutama untuk mendukung kesiapsiagaan desa rawan kebakaran. Ketersediaan armada pemadam, pompa air, APAR, mesin pompa portabel, dan logistik bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi bagian dari kebutuhan yang harus dipastikan sebelum musim kemaraunur.

Pengawasan juga mencakup penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menelantarkan lahan sehingga meningkatkan risiko kebakaran, termasuk perusahaan di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.

Simposium yang diinisiasi DPD Hidayatullah Balikpapan bersama Universitas Mulia dan sejumlah mitra itu dihadiri sekitar 300 peserta. Forum menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur legislatif, akademisi, organisasi lingkungan, dunia usaha, dan lembaga keagamaan. Mereka antara lain Nurhadi Saputra, S.H., M.H., anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur; Dr. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H., Rektor Universitas Mulia; Ir. Niel Makinuddin, M.A., Senior Manager Governance Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)/The Nature Conservancy (TNC); M. Hadi Nainggolan, Wakil Ketua Umum DPP Aspebindo; serta Dr. Kusnadi, M.Hum., Ketua Komisi Fatwa Hidayatullah.