Breaking News
light_mode

Proses Pengembalian Dana Mobil Dinas Dituntaskan Paling Lambat 20 Maret

  • account_circle Kahar Muzakkir
  • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KALTIM.NEWS — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh proses administrasi serta pengembalian dana terkait mobil dinas gubernur dapat diselesaikan paling lambat pada 20 Maret 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur pada Senin (2/3/2026). Dalam kesempatan itu, Faisal menjelaskan bahwa pengembalian kendaraan dinas tersebut dilakukan melalui mekanisme administratif yang mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

Konferensi pers tersebut sekaligus menegaskan keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengembalikan mobil dinas gubernur yang sebelumnya diadakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Penjelasan ini disampaikan kepada sejumlah awak media sebagai bagian dari penyampaian informasi resmi pemerintah daerah terkait proses pengembalian kendaraan tersebut.

Faisal mengatakan bahwa penyelenggaraan konferensi pers dilakukan untuk memperjelas rilis yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik mengenai keputusan tersebut. Menurutnya, pemerintah provinsi menerima berbagai tanggapan yang disampaikan masyarakat terkait pengadaan mobil dinas tersebut.

“Sebenarnya jumpa pers kali ini untuk mempertegas kembali rilis yang telah kami sampaikan. Kami mewakili Pemprov Kaltim menerima kritik dan saran dari masyarakat. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas yang seharusnya untuk operasional pimpinan,” ujar Faisal di hadapan puluhan awak media.

Ia menjelaskan bahwa sebelum keputusan tersebut diumumkan, pemerintah provinsi telah melakukan pembahasan internal untuk memastikan mekanisme pengembalian dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang digelar pada Jumat, 27 Februari 2026.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah unsur yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang pemerintah. Dalam pertemuan tersebut hadir Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut Faisal, pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa langkah pengembalian kendaraan dapat dilakukan melalui mekanisme administratif yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan tersebut juga menelaah kemungkinan pengembalian berdasarkan aspek regulasi yang berlaku.

Hasil dari rapat koordinasi tersebut menyimpulkan bahwa pengembalian kendaraan dinas dimungkinkan secara regulasi dengan syarat utama adanya kesediaan dari pihak penyedia untuk menerima kembali unit kendaraan tersebut. Setelah kesimpulan tersebut diperoleh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemudian mengirimkan surat resmi kepada pihak penyedia kendaraan.

Surat tersebut ditujukan kepada perusahaan penyedia, CV Afisera, dan dikirimkan pada Sabtu, 28 Februari 2026. Surat tersebut berisi permohonan resmi terkait proses pengembalian kendaraan dinas yang sebelumnya diadakan melalui mekanisme pengadaan pemerintah daerah.

Faisal menyampaikan bahwa pihak penyedia telah memberikan tanggapan terhadap surat tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk menerima kembali kendaraan yang dimaksud. Dengan adanya persetujuan dari pihak penyedia, proses pengembalian kendaraan dapat dilanjutkan ke tahap administrasi berikutnya.

“Alhamdulillah, pihak penyedia sudah membalas surat kami dan menyatakan bersedia menerima kembali mobil tersebut. Insha Allah akan dilakukan serah terima kembali. Setelah berita acara serah terima (BAST) dilakukan, maksimal 14 hari penyedia wajib menyetorkan kembali dana ke kas daerah,” jelas Faisal.

Ia menerangkan bahwa tahapan berikutnya dalam proses tersebut adalah pelaksanaan serah terima kembali kendaraan antara pemerintah daerah dan pihak penyedia. Proses tersebut akan dituangkan dalam dokumen berita acara serah terima sebagai bagian dari prosedur administratif.

Setelah dokumen berita acara serah terima ditandatangani, pihak penyedia memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang sebelumnya telah dibayarkan oleh pemerintah daerah. Faisal menjelaskan bahwa penyetoran dana tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah proses serah terima selesai dilaksanakan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh rangkaian proses administratif, termasuk pengembalian dana ke kas daerah, dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi adalah paling lambat pada 20 Maret 2026.

“Yang jelas mobil kembali, uang kembali. Clear,” tegas Faisal dalam penjelasannya kepada media.

  • Penulis: Kahar Muzakkir
  • Editor: Hanifuddin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenag Bontang Ajak Orang Tua Jadikan Al-Qur’an Fondasi Pendidikan Anak

    Kemenag Bontang Ajak Orang Tua Jadikan Al-Qur’an Fondasi Pendidikan Anak

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Taufiq
    • 0Komentar

    BONTANG, KALTIM.NEWS — Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Bontang H. Sultani, S.Ag., M.Pd., yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang, menegaskan bahwa Al-Qur’an merupakan benteng utama bagi anak-anak di tengah tantangan globalisasi dan derasnya pengaruh media sosial. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Khatmil Qur’an dan Uji Publik Metode Al Hidayah yang diikuti 47 […]

  • Seminar Nasional di Kukar, Tasyrif Amin Soroti Peran Ilmu dan Adab Menuju Indonesia Emas 2045

    Seminar Nasional di Kukar, Tasyrif Amin Soroti Peran Ilmu dan Adab Menuju Indonesia Emas 2045

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Hilyatul Marfuah
    • 0Komentar

    TENGGARONG — Kebangkitan bangsa tidak cukup ditopang kecerdasan intelektual dan kemajuan teknologi, tetapi membutuhkan sistem pendidikan yang mampu menyatukan ilmu pengetahuan, iman, dan adab. Gagasan tersebut ditegaskan pakar pendidikan Islam, Dr. H. Tasyrif Amin, M.Pd.I., dalam Seminar Nasional Peradaban Bangsa bertajuk “Menggali Akar Sejarah Peradaban Menuju Kebangkitan Bangsa” pada Jumat (9/10/2026). Menurut Tasyrif, pendidikan adalah […]

  • Maratua dan Kakaban, Surga Bahari yang Tak Pernah Habis Dijelajahi photo_camera 6

    Maratua dan Kakaban, Surga Bahari yang Tak Pernah Habis Dijelajahi

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Abdull Aziz
    • 0Komentar

    PERJALANAN menuju Maratua kini terasa semakin singkat dan mengundang petualangan. Hanya sekitar 1 jam 15 menit penerbangan dari Samarinda, perjalanan pagi langsung membawa kami dari Bandara Samarinda pukul 07.00 dan tiba di Bandara Maratua pukul 08.15. Tak butuh waktu lama untuk memulai eksplorasi—sekitar pukul 09.00 kami sudah berada di laut, menikmati snorkeling di keindahan bawah […]

  • MUI Kalimantan Timur Gelar Mukerda 2026 dan Pengukuhan Kepengurusan

    MUI Kalimantan Timur Gelar Mukerda 2026 dan Pengukuhan Kepengurusan

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
    • account_circle Sirajuddin Rajab
    • 0Komentar

    KALTIM.NEWS — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Timur menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Tahun 2026 bertema “Meneguhkan Peran MUI dalam Menjaga Stabilitas Kalimantan Timur” di Grand Sawit Hotel pada Senin (22/6/2026), yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Dewan Pimpinan, Pimpinan Dewan Pertimbangan, Pengurus Komisi, serta Badan dan Lembaga MUI Provinsi Kalimantan Timur Masa Khidmat 2025–2030 di […]

  • Penggunaan Dana Hibah LPTQ Kaltim Dipastikan Sesuai Regulasi

    Penggunaan Dana Hibah LPTQ Kaltim Dipastikan Sesuai Regulasi

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
    • account_circle Kaltim News
    • 0Komentar

    KALTIM.NEWS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa penggunaan dana hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 maupun 2025 telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan sebagai klarifikasi atas berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait pengelolaan anggaran, struktur […]

  • TOT dan Standardisasi Guru Al-Qur’an Al-Hidayah se-Kaltim Diharapkan Hadirkan Keberkahan bagi Bangsa

    TOT dan Standardisasi Guru Al-Qur’an Al-Hidayah se-Kaltim Diharapkan Hadirkan Keberkahan bagi Bangsa

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Ahmad Djajadi
    • 0Komentar

    BONTANG — Penguatan kompetensi guru Al-Qur’an diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan mengajar, tetapi berlanjut menjadi gerakan pembelajaran yang menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an dan menghadirkan keberkahan bagi masyarakat, bangsa, serta negara. Harapan tersebut mengiringi penutupan Training of Trainer (TOT) dan Standardisasi Guru Al-Qur’an Metode Al-Hidayah se-Kalimantan Timur pada Ahad (1/11/2026). Kegiatan yang berlangsung selama tiga […]

expand_less