Kalcer Dukung Aspirasi Rakyat untuk Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Demokrasi

JAKARTA, KALTIM.NEWS — Direktur Kajian Analisis Lokal untuk Cita-cita Ekonomi dan Peradaban (Kalcer), Muhammad Isnaeni, menyatakan dukungan terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional, termasuk penguatan pemberantasan korupsi dan pemulihan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi.

Sikap tersebut disampaikan Isnaeni menjelang rencana aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Menurutnya, aspirasi publik merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi penyampaiannya harus tetap bertumpu pada hukum, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat luas.

“Kami mendukung penuh aspirasi rakyat untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk pemulihan kerugian negara dan perampasan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana. Namun seluruh proses harus berjalan berdasarkan hukum, bukti, dan prinsip keadilan,” ujar Isnaeni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Momentum aksi tersebut beririsan dengan kembali menguatnya pembahasan RUU Perampasan Aset. Komisi III DPR RI pada 25 Agustus 2026 menyatakan rancangan tersebut ditargetkan disahkan paling lambat dalam rapat paripurna Desember 2026.

Dalam proses pembahasannya, Komisi III disebut telah menggelar 35 Rapat Dengar Pendapat Umum, tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.

Isnaeni menilai agenda pemberantasan korupsi perlu ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang tegas terhadap pelaku, transparan dalam proses, adil dalam penerapan, dan tidak tebang pilih. Pemulihan aset, menurutnya, harus dilakukan berdasarkan pembuktian dan mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jaga Ketertiban

Di sisi lain, lelaki kelahiran Sebakung ini meminta aparat keamanan menjamin hak masyarakat menyampaikan pendapat tanpa mengabaikan aspek ketertiban.

“Aparat bukanlah lawan rakyat. Aparat adalah bagian dari negara yang bertugas memastikan hak menyampaikan pendapat terlindungi sekaligus menjaga keamanan bersama. Karena itu, pendekatan profesional, proporsional, humanis, dan persuasif harus dikedepankan,” katanya.

Kepada peserta aksi, Isnaeni mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian dan substansi perjuangan.

“Kritik adalah bagian penting dari demokrasi, tetapi demokrasi juga menuntut kedewasaan. Jangan sampai substansi perjuangan rakyat tenggelam oleh kericuhan. Sampaikan kebenaran dengan keberanian, tetapi tetap jaga persatuan dan kedamaian,” tegasnya.

Ia berharap aspirasi publik dapat menghasilkan penguatan nyata terhadap pemberantasan korupsi sekaligus memperkokoh demokrasi.

“Komitmen pemberantasan korupsi, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan penjagaan persatuan bangsa harus berjalan bersamaan sebagai bagian dari penguatan kehidupan demokrasi Indonesia,” pungkas Isnaeni.