Kalimantan Timur Menagih Keadilan Fiskal di Usia Indonesia ke 81

PERINGATAN Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 81 menghadirkan ruang refleksi tentang makna kemerdekaan ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur (Kaltim).

Di tengah riuk pikuk perayaan nasional, muncul sebuah spanduk berukuran besar yang membentang di Flyover Air Hitam, Jalan Abdul Wahab Syahranie, Gunung Kelua, Kota Samarinda. Aksi bertajuk kritik terhadap ketimpangan fiskal tersebut memperlihatkan bagaimana isu pembagian hasil sumber daya alam masih menjadi bara dalam sekam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Perdebatan mengenai keadilan pembagian hasil pendapatan negara kerap diwarnai perbedaan angka dan perspektif. Sektor pertambangan batu bara di Kaltim kerap disebut-sebut menghasilkan nilai ekonomi yang sangat fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, angka pendapatan bruto dari ekstraksi komoditas tidak serta-merta menggambarkan penerimaan negara bukan pajak yang dapat langsung ditransfer kembali ke kas daerah.

Mekanisme transfer ke daerah dan dana desa diatur melalui formula undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempertimbangkan berbagai kriteria, mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk, hingga potensi penerimaan negara secara menyeluruh.

Meskipun demikian, ada jurang pemisah yang nyata antara besarnya nilai ekonomi yang dikeruk dari bumi Kalimantan Timur dengan alokasi anggaran pembangunan yang diterima kembali oleh masyarakat lokal.

Ketika sebuah wilayah menyumbang sebagian besar devisa dan pasokan energi nasional, ekspektasi terhadap kualitas infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan mutu pendidikan setempat secara alami akan melambung tinggi.

Tentu aja kekecewaan publik yang muncul bukan semata-mata bentuk resistensi politik, melainkan representasi dari rasa keadilan ekonomi yang terganggu ketika dampak ekologis dan degradasi lingkungan harus ditanggung oleh daerah, sementara porsi terbesar pendapatan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Persoalan ketimpangan ini kian rumit jika dicermati dari sisi tata kelola keuangan internal daerah. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kaltim menunjukkan bahwa tantangan ekonomi tidak hanya berada pada besaran dana transfer dari pusat, tetapi juga pada efektivitas dan akuntabilitas penyerapan anggaran di tingkat daerah.

Penundaan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat umumnya berkaitan dengan syarat administrasi, ketepatan waktu pelaporan, serta pemenuhan skema padat karya atau kriteria belanja produktif yang ditetapkan kementerian terkait. Hal ini menciptakan dilema ganda bagi Kaltim, yaitu keterbatasan alokasi dana dari pusat yang berpadu dengan hambatan birokrasi dalam eksekusi anggaran daerah.

Jangan Sampai Hanya Jadi Penonton

Dampak jangka panjang dari ketidakseimbangan fiskal ini menyasar pada kualitas sumber daya manusia. Provinsi Kaltim berada pada titik krusial transformasi ekonomi, terutama dengan hadirnya kawasan Ibu Kota Nusantara yang menuntut kesiapan tenaga kerja lokal berdaya saing tinggi.

Sementara itu, tanpa adanya investasi yang masif pada sektor pendidikan, literasi ekonomi, dan pelatihan keterampilan unggul, masyarakat daerah berisiko hanya menjadi penonton dalam arus modernisasi ekonomi di tanah airnya sendiri.

Pentingnya penguatan kapasitas lokal inilah yang mendorong lahirnya berbagai inisiatif dari elemen masyarakat sipil. Lembaga studi swadaya masyarakat seperti Kajian Analisis Lokal untuk Cita-cita Ekonomi dan Peradaban (Kalcer) hadir untuk memberikan pandangan akademis dan sumbang saran kritis terhadap pembangunan daerah.

Lembaga penelitian independen semacam ini berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan publik yang berbasis data, mengawal transparansi tata kelola anggaran, serta mendorong pendidikan ekonomi yang aplikatif bagi masyarakat daerah.

Melalui literasi ekonomi yang kuat, warga tidak hanya mampu menuntut hak-hak fiskalnya, tetapi juga mampu mengawasi pemanfaatan anggaran pembangunan agar tepat sasaran.

Adil dan Berdaya

Melangkah ke depan, penyelesaian polemik hubungan fiskal pusat dan daerah memerlukan pendekatan rasional dan terukur.

Pemerintah pusat perlu mengevaluasi formula pembagian hasil sumber daya alam agar lebih merefleksikan biaya pemulihan lingkungan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di daerah penghasil.

Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan efisiensi tata kelola fiskal, memperbaiki penyerapan anggaran, dan menutup celah kebocoran administratif agar dana transfer yang diterima memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kemerdekaan ekonomi yang hakiki bagi suatu daerah tidak dicapai melalui narasi konfrontatif, melainkan lewat reformasi kebijakan publik yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sebab, satu hal yang harus ditegaskan di sini, bahwa Indonesia yang kuat hanya dapat berdiri di atas daerah-daerah yang berdaya, mandiri, dan diperlakukan secara adil dalam pembagian hasil kekayaan bangsanya.[]

*) Muhammad Isnaeni, penulis putra daerah asal Sebakung dan Direktur Kajian Analisis Lokal untuk Cita-cita Ekonomi dan Peradaban (Kalcer)