Surat Terbuka “Saya Siap Menggantikan Wapres, Pak Presiden!”

Oleh Muhammad Isnaeni, anak dari seorang guru di desa terpencil di Kalimantan Timur.

Jangan buru-buru tertawa. Dalam demokrasi, bercita-cita menjadi pemimpin bukanlah sebuah dosa, apalagi monopoli kelompok tertentu.

Kepada siapa pun yang merasa memiliki hak untuk menjadi pemimpin negeri ini,

Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan sebuah pernyataan yang mungkin terdengar berlebihan, bahkan mengundang senyum atau tawa:

Saya siap menggantikan Wakil Presiden, bahkan kalau diperlukan, siap menjadi Presiden Republik Indonesia!

Jangan kaget. Jangan pula buru-buru menganggap saya sedang berhalusinasi politik atau mengalami gejala ambisi kekuasaan yang akut.

Sebab, bukankah Indonesia adalah negara demokrasi? Bukankah setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk mengusulkan dan diusulkan menjadi pemimpin, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan?

Lalu, apa salahnya saya menyampaikan kesiapan itu?

Tentu saja saya tidak sedang mengabaikan mekanisme konstitusional. Saya juga tidak sedang bermimpi mengambil alih jabatan siapa pun melalui jalan pintas. Ada persyaratan, mekanisme, proses politik, dukungan partai politik atau gabungan partai politik, serta dukungan rakyat yang harus diperjuangkan.

Tetapi, setidaknya, saya ingin mengingatkan satu hal: jabatan publik bukanlah hak waris, bukan pula hak eksklusif keluarga, kelompok, dinasti, apalagi lingkaran kekuasaan tertentu.

Demokrasi Bukan Panggung Milik Segelintir Orang

Ada gejala menarik dalam kehidupan demokrasi kita. Ketika seseorang dari lingkaran kekuasaan menyatakan kesiapan menjadi pemimpin, hal itu dianggap wajar, bahkan dipersiapkan dengan segala sumber daya politik yang tersedia.

Namun, ketika orang lain yang tidak berada dalam lingkaran tersebut menyampaikan keinginan serupa, terkadang langsung dianggap tidak tahu diri, terlalu ambisius, tidak realistis, atau bahkan ditertawakan.

Di sinilah kita perlu bertanya: apakah demokrasi kita benar-benar memberikan kesempatan yang setara, atau hanya menyediakan panggung bagi mereka yang sejak awal sudah memiliki akses terhadap kekuasaan?

Kalau anak seorang pejabat boleh bercita-cita menjadi pemimpin, mengapa anak seorang petani tidak boleh memiliki cita-cita yang sama?

Kalau seseorang yang memiliki jaringan politik kuat boleh menawarkan diri, mengapa seseorang yang hanya memiliki gagasan, integritas, dan keberanian tidak boleh menyampaikan kesiapan?

Bukankah demokrasi seharusnya membuka kesempatan, bukan membangun tembok eksklusivitas?

Jangan Takut pada Ambisi, Takutlah pada Ambisi Tanpa Integritas

Saya memahami bahwa menjadi Presiden bukan perkara sederhana. Tidak cukup hanya bermodal keberanian, popularitas, atau kemampuan membuat pernyataan yang viral.

Ada kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, integritas, visi kebangsaan, kemampuan mengelola negara, serta tanggung jawab moral yang harus dibuktikan.

Karena itu, saya tidak sedang mengatakan bahwa siapa pun yang ingin menjadi Presiden otomatis layak menjadi Presiden.

Tetapi kita juga tidak boleh terjebak pada pemikiran bahwa hanya mereka yang sudah memiliki kekuasaan, kekayaan, keturunan, atau jaringan elite yang pantas memimpin.

Ambisi politik harus diuji melalui kapasitas, integritas, gagasan, rekam jejak, dan mekanisme demokrasi. Bukan dibunuh sejak awal hanya karena seseorang tidak berasal dari lingkaran yang dianggap pantas oleh para pemilik panggung.

Demokrasi membutuhkan kompetisi gagasan, bukan kompetisi silsilah.

Kalau Saya Boleh Mengusulkan Diri, Mengapa Tidak?

Sekali lagi, saya siap!

Tentu saja kesiapan ini harus dibaca dalam kerangka demokrasi konstitusional. Saya harus memenuhi persyaratan yang berlaku, mendapatkan dukungan politik yang memadai, dan memperoleh kepercayaan rakyat melalui proses yang sah.

Kalau tidak memenuhi syarat, tentu saya tidak bisa memaksakan diri. Kalau tidak mendapatkan dukungan, saya harus menerima kenyataan. Kalau rakyat tidak percaya, saya harus legawa.

Begitulah demokrasi bekerja.

Tetapi jangan sampai sebelum proses itu dimulai, seseorang sudah dianggap tidak pantas hanya karena tidak memiliki nama besar, tidak berasal dari keluarga elite, atau tidak berada dalam barisan pemilik kekuasaan.

Saya bahkan ingin mengusulkan agar demokrasi kita lebih sehat dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi munculnya calon-calon pemimpin dari berbagai latar belakang: akademisi, ulama, aktivis, profesional, pengusaha, petani, anak muda, hingga masyarakat biasa yang memiliki kapasitas dan integritas.

Siapa tahu, di antara mereka ada sosok yang selama ini tidak pernah kita perhitungkan, tetapi justru memiliki gagasan dan keberanian untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Jangan Sampai Demokrasi Hanya Menjadi Prosedur Mengganti Pemegang Jabatan

Ada persoalan yang lebih mendasar daripada siapa yang menjadi Wakil Presiden atau Presiden.

Persoalannya adalah bagaimana memastikan kekuasaan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk melanggengkan kepentingan keluarga, kelompok, atau oligarki.

Demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu lima tahunan. Demokrasi juga membutuhkan akuntabilitas, supremasi hukum, kesetaraan kesempatan, kebebasan menyampaikan kritik, serta penghormatan terhadap konstitusi.

Rakyat tidak boleh hanya diposisikan sebagai pemberi suara, tetapi harus menjadi pemilik kedaulatan yang sesungguhnya.

Jangan sampai kita begitu sibuk memperdebatkan siapa yang berhak duduk di kursi kekuasaan, tetapi lupa mempertanyakan apakah kursi itu benar-benar digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Penutup: Saya Serius Mengajak Kita Bercanda, Agar Tidak Bercanda dengan Demokrasi

Jadi, sekali lagi, saya menyatakan siap menggantikan Wapres, bahkan siap menjadi Presiden!

Silakan tertawa. Tetapi setelah itu, mari kita berpikir.

Jika pernyataan seperti ini terdengar lucu, mungkin kita perlu bertanya: apakah karena saya memang belum memenuhi persyaratan, atau karena kita sudah terlalu terbiasa menganggap jabatan tertinggi di negeri ini hanya pantas diperebutkan oleh orang-orang tertentu?

Saya tidak sedang meminta jabatan. Saya sedang mengingatkan bahwa hak untuk bercita-cita, menawarkan diri, dan berkompetisi dalam kepemimpinan adalah bagian dari kehidupan demokrasi.

Saya juga tidak sedang mengklaim paling layak. Sebab kelayakan harus diuji, bukan diumumkan sendiri.

Tetapi saya percaya, Indonesia terlalu besar untuk hanya dikelola oleh imajinasi politik yang sempit. Terlalu luas untuk hanya memberi kesempatan kepada lingkaran yang itu-itu saja. Dan terlalu berharga untuk menjadikan kekuasaan sebagai warisan keluarga atau hadiah bagi kelompok tertentu.

Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang memastikan orang-orang tertentu selalu berkuasa, melainkan demokrasi yang memastikan setiap anak bangsa yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk menawarkan diri, diuji, dipilih, dan dipercaya oleh rakyat.f

Salam demokrasi!

Dari seorang anak bangsa yang berani bermimpi, meski belum tentu dilirik partai politik.