Karhutla Kaltim Menguji Ketahanan Ekonomi dan Efektivitas Pemerintah

KABUT asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Kalimantan Timur. Pada 17 September 2026, Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mencatat ISPU Samarinda mencapai 357 atau kategori sangat buruk, dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 194,42 µg/m³ dan PM10 mencapai 306,65 µg/m³.

Pemerintah daerah menyebut pola peningkatan pencemaran tersebut mengindikasikan pengaruh kebakaran hutan dan lahan di sekitar Samarinda. Situasi ini menunjukkan bahwa karhutla bukan semata persoalan ekologis dan kesehatan, melainkan juga persoalan ekonomi yang dapat mengganggu mobilitas, produktivitas dan aktivitas usaha masyarakat.

Skala penanganan pemerintah menunjukkan bahwa ancaman tersebut telah ditempatkan sebagai keadaan yang membutuhkan respons lintas sektor. Pada 14 September, BNPB memastikan dukungan operasional pemerintah pusat terus diberikan kepada Kaltim.

Data BPBD yang disampaikan BNPB mencatat luas area terbakar sejak Januari hingga September mencapai sekitar 5.708,96 hektare. Sebanyak 4.068 personel gabungan dikerahkan, sementara operasi darat dan udara, termasuk water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca, terus dilakukan. Di kawasan IKN, sekitar 319,95 hektare masih dalam penanganan pada 13 September. Data data ini tentu masih akan terus berubah.

Respons tersebut penting karena biaya ekonomi karhutla sering kali tidak terlihat secara langsung dalam neraca kerugian. Ketika jarak pandang turun, penerbangan tertunda; ketika kualitas udara memburuk, masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah; ketika sekolah menghentikan pembelajaran tatap muka, produktivitas keluarga ikut terdampak; sementara meningkatnya gangguan kesehatan menambah beban rumah tangga dan fasilitas kesehatan.

Di sektor perkebunan, Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri telah mengingatkan bahwa karhutla berpotensi mengganggu kegiatan budidaya dan perekonomian pekebun, masyarakat maupun perusahaan. Bahkan pada periode 24–30 Agustus 2026, Otoritas Bandar Udara Wilayah VII mencatat 147 penerbangan di wilayah Kaltim-Kalteng terdampak asap; 95 di antaranya mengalami pembatalan atau penundaan, 46 terlambat, dan enam dialihkan.

Butuh Penanganan Konfrehensif

Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup hanya berdasarkan berapa titik api yang berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu memastikan rantai ekonomi tetap berjalan.

Pemadaman cepat harus disertai perlindungan kesehatan, informasi kualitas udara yang mudah diakses, dukungan bagi sektor transportasi dan pelaku usaha terdampak, serta pencegahan kebakaran baru.

Penguatan operasi darat dan udara juga perlu dipertahankan selama risiko kebakaran masih tinggi. Pada 8 September, Pemprov Kaltim melaporkan kualitas udara sempat membaik menjadi kategori sedang setelah operasi pemadaman intensif dan 33 kali water drop dilakukan pada wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Perbaikan tersebut menunjukkan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi, meskipun perkembangan berikutnya membuktikan bahwa kewaspadaan belum boleh dikendurkan.

Karhutla harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan ekonomi Kaltim. Pemerintah pusat, Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, aparat, dunia usaha dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga agar kerusakan lingkungan tidak berkembang menjadi gangguan ekonomi berkepanjangan.

Pemerintah telah membangun respons melalui status siaga darurat, pengerahan ribuan personel, operasi pemadaman darat dan udara, serta dukungan BNPB. Langkah berikutnya adalah memastikan konsistensi pencegahan, penegakan aturan terhadap pembakaran lahan, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan wilayah terdampak.

Asap boleh menjadi tanda bahwa ancaman masih ada, tetapi respons negara harus memastikan bahwa ancaman ekologis tersebut tidak berubah menjadi krisis kesehatan dan ekonomi yang lebih luas.[]

*) Muhammad Isnaeni, penulis putra daerah asal Sebakung dan Direktur Kajian Analisis Lokal untuk Cita-cita Ekonomi dan Peradaban (Kalcer)