Wabup Mahulu Tegaskan Pembangunan Jalan Kubar–Mahulu Kewenangan Provinsi dan Pusat

KALTIM.NEWS — Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk, S.E. menegaskan bahwa proyek pembangunan jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN, bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan usai mendampingi Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam peninjauan pembangunan jalan darat yang menghubungkan kedua wilayah tersebut.

Pembangunan jalur darat Kutai Barat–Mahakam Ulu saat ini menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten. Jalur tersebut dipandang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Timur.

Dalam peninjauan langsung ke lokasi pembangunan, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Ir. H. Seno Aji, M.Si. menyampaikan bahwa jalur darat yang menghubungkan Kutai Barat dan Mahakam Ulu ditargetkan dapat dilalui tanpa kendala pada tahun 2027.

Menanggapi target tersebut, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memberikan dukungan terhadap upaya percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.

“Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Gubernur, jalan darat ini diharapkan sudah dapat dilalui sepenuhnya pada 2027. Namun memang masih ada satu segmen ruas jalan yang belum masuk dalam daftar pengerjaan, dan hal ini akan kami kroscek ulang untuk segera dikomunikasikan dengan pihak provinsi maupun pusat,” ungkap Suhuk, Ahad (19/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait di tingkat pusat untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, ruas jalan yang dikerjakan dalam proyek tersebut membentang dari wilayah Tering hingga Long Bagun dengan panjang sekitar 140 kilometer. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Timur.

“Dari Tering hingga Long Bagun, total panjang jalan yang dikerjakan mencapai sekitar 140 kilometer. Untuk itu, kita terus berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan dinas terkait agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai target,” jelasnya.

Wakil Bupati Mahakam Ulu juga menyampaikan bahwa keberadaan jalur darat yang terhubung secara penuh diharapkan dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Mahakam Ulu.

Ia menjelaskan bahwa selama ini biaya distribusi barang menuju Mahakam Ulu relatif tinggi, terutama pada periode musim kemarau. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah tersebut.

“Jika jalan darat ini sudah tuntas, maka biaya distribusi akan jauh lebih murah. Dampaknya, harga kebutuhan pokok bisa lebih stabil dan ekonomi masyarakat Mahulu akan semakin tumbuh. Selain itu, percepatan pembangunan di berbagai sektor juga dapat segera diwujudkan,” pungkasnya.

Pembangunan jalur darat yang menghubungkan Kutai Barat dan Mahakam Ulu tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Timur.