Seminar Hidayatullah Kukar Kupas Sejarah Politik dan Transformasi Ketatanegaraan Indonesia
- account_circle Kaltim News
- calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TENGGARONG — Sejarah peradaban Indonesia bukan sekadar rekaman pergantian kekuasaan, melainkan perjalanan panjang terbentuknya nilai, identitas, dan tata kehidupan bangsa.
Perspektif tersebut menjadi pokok bahasan Dr. H. Abdul Majid Mahmud, SH, MH, akademisi dan dosen Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, dalam Seminar Nasional Peradaban Bangsa bertajuk “Menggali Akar Sejarah Peradaban Menuju Kebangkitan Bangsa” pada Jumat (9/10/2026).
Dalam pemaparannya, Abdul Majid menguraikan peradaban sebagai kemajuan yang tidak hanya diukur melalui pencapaian materi, tetapi juga kualitas moral, intelektual, spiritual, dan tatanan sosial.
Berangkat dari konsep adab, yang jelas, kebangkitan bangsa memerlukan landasan nilai yang mampu mengarahkan kemajuan agar tidak terlepas dari keluhuran budi pekerti.
Ia menelusuri perjalanan politik Nusantara sejak era kerajaan Hindu-Buddha, berkembangnya kesultanan Islam, hingga perlawanan terhadap kolonialisme Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang.
“Rentang sejarah ini menampilkan kepada kita dinamika pembentukan identitas politik dan sosial yang menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan,” kata Majid.
Paparan Majid berlanjut pada transformasi ketatanegaraan setelah kemerdekaan. Perubahan konstitusional, terutama melalui amandemen UUD 1945, menggeser kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menuju sistem yang menegaskan kedaulatan rakyat dan pembagian kekuasaan dalam kerangka konstitusi.
“Prinsip kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi bagian penting dalam memahami perkembangan demokrasi Indonesia,” jelasnya.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Abdul Majid juga memulai perjalanan tersebut dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dikatakannya, penetapan IKN melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menandai babak baru pembangunan nasional yang membawa gagasan kota hijau dan berkelanjutan.
Menurut Majid, rangkaian perjalanan ini memosisikan kebangkitan bangsa sebagai proses yang menghubungkan sejarah warisan, kematangan sistem hukum, dan orientasi pembangunan masa depan.
“Kemajuan berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara kecakapan mengelola negara, penghormatan terhadap konstitusi, dan pemeliharaan nilai-nilai adab sebagai fondasi kehidupan bersama,” imbuhnya.
Seminar yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hidayatullah Kutai Kartanegara di Pendopo Wakil Bupati Kutai Kartanegara ini turut menghadirkan guru besar yang juga Rektor Unikarta Prof. Dr. Ir. Ince Raden, MP., yang mengantar acara ini.
Hadir pula narasumber pakar pendidikan Islam Ust. H. Tasyrif Amin, M.Pd.I., Imam Nawawi, M.Pd.I., yang mewakili Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah KH. Naspi Arsyad, Lc., dan Akademisi Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Dr. Mubarok.
- Penulis: Kaltim News


