Membentuk Guru Hebat Perlu Keberpihakan Pemerintah dan DPD-DPR RI
- account_circle Nursyamsa Hadis
- calendar_month 3 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INSYAA ALLAH, pekan depan kita kembali memperingati Hari Guru secara nasional. Pada momentum tahunan ini, acapkali kita mengucapkan kalimat yang sama: “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.”
Setiap tahun, kita memberi bunga, memberi ucapan, memberi status WhatsApp. Lalu setelah itu, guru kembali berjuang sendiri.
Padahal tema tahun ini sudah sangat jelas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. Sementara Kementerian Agama (Kemenag) mengusung “Guru Menginspirasi, Anak Negeri Berprestasi”.
Tidak ada Indonesia kuat tanpa guru hebat. Tidak ada Indonesia bermarwah tanpa guru menginspirasi. Tidak ada Indonesia Emas 2045 tanpa guru yang hari ini mengajar di ruang kelas yang bocor, dengan gaji yang pas-pasan, dan dengan beban administrasi yang menumpuk.
Jika kita serius dengan tema itu, maka keberpihakan tidak boleh lagi sekadar seremoni. Pemerintah dan DPD-DPR RI wajib melakukan hal-hal berikut. Ini bukan lagi usulan. Ini kewajiban.
Wajib Sejahterakan Guru Secara Nyata
Guru hebat tidak lahir dari perut yang lapar dan pikiran yang cemas karena cicilan. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPD-DPR RI wajib memastikan, pertama, selesaikan status guru honorer dan PPPK secara tuntas.
Jangan lagi ada guru yang mengabdi 10, 15, 20 tahun tapi statusnya masih digantung. Jangan lagi ada guru yang gajinya Rp 300 ribu per bulan, tapi dituntut mengajar seperti guru bergaji puluhan juta. Itu tidak adil, dan itu kezaliman.
Kedua, gaji dan tunjangan harus layak dan tepat waktu. Tunjangan Profesi Guru (TPG) jangan dipersulit. Tunjangan daerah terpencil jangan dipotong. Guru di 3T (terdepan, terluar, tertinggal) harus mendapat insentif yang membuat mereka betah, bukan sekadar bertahan.
Guru yang sejahtera akan mengajar dengan hati. Guru yang tidak sejahtera akan mengajar sambil memikirkan pekerjaan sampingan.
Kembalikan Guru ke Kelas
Ini penyakit kronis pendidikan kita. Guru hari ini lebih banyak mengisi formulir daripada mengisi hati murid. Lebih sibuk mengunggah bukti fisik, mengisi e-kinerja, membuat laporan, daripada menyiapkan pembelajaran yang bermakna.
Pemerintah dan DPD-DPR RI wajib memangkas birokrasi pendidikan. Berikut satu prinsip penting. Jika administrasi tidak berdampak langsung pada kualitas belajar murid, hapuskan.
Biarkan guru menjadi guru. Biarkan guru punya waktu untuk belajar, membaca, merenung, dan memahami karakter muridnya. Guru hebat lahir dari ruang refleksi, bukan dari tumpukan kertas.
Jaminan Perlindungan Guru
Betapa banyak guru yang dilaporkan orang tua hanya karena mendisiplinkan murid. Tidak sedikit guru yang viral dihakimi netizen, tanpa proses yang adil. Guru hebat tidak akan lahir jika guru takut untuk mendidik.
Pemerintah dan DPD-DPR RI wajib membuat payung hukum yang jelas, saya mengusulkan adanya Undang-Undang Perlindungan Guru.
Guru yang menjalankan tugas mendidik sesuai kode etik tidak boleh dikriminalisasi. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi guru dan murid sekaligus.
Negara yang membiarkan gurunya takut, sama saja membiarkan masa depannya lumpuh.
Kualitas Rekrutmen dan Pendidikan Guru
Kita tidak bisa berharap guru hebat jika proses rekrutmennya tidak hebat. DPD-DPR RI bersama Pemerintah wajib memastikan, pertama, LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) harus diperkuat.
Calon guru harus dididik bukan hanya pandai mata pelajaran, tapi juga pandai mendidik karakter, memahami psikologi anak, dan menguasai teknologi.
Kedua, seleksi guru harus berbasis kompetensi, bukan berbasis kedekatan. Tidak ada lagi titip-menitip dalam pengangkatan guru. Indonesia Kuat hanya bisa dibangun oleh guru yang lulus karena kualitas, bukan karena koneksi.
Ketiga, pelatihan guru harus berkelanjutan dan bermutu. Bukan pelatihan yang hanya untuk menggugurkan kewajiban sertifikat, tapi pelatihan yang benar-benar mengubah cara mengajar. Dari mengajar yang menghafal menjadi mengajar yang berpikir kritis, kreatif, dan berakhlak.
Pendidikan Karakter dan Teknologi Berimbang
Guru hebat di era digital bukan guru yang anti teknologi, tapi guru yang menguasai teknologi tanpa kehilangan jati diri.
Pemerintah wajib menyediakan infrastruktur yang merata, seperti internet di sekolah pedalaman, laboratorium yang layak, dan perangkat belajar yang memadai. Jangan sampai guru di kota mengajar dengan AI, sementara guru di desa masih mengajar dengan kapur yang habis.
Tapi, di sisi lain, teknologi tanpa karakter akan melahirkan generasi pintar tapi tidak beradab. Maka kurikulum harus memberi ruang bagi guru untuk menanamkan akhlak, nasionalisme, dan cinta tanah air. Bukan sekadar mengejar nilai ujian.
Keberpihakan Bukti Cinta
Guru tidak butuh pujian setahun sekali. Guru butuh kebijakan yang berpihak setiap hari.
Jika Pemerintah dan DPD-DPR RI benar-benar ingin Indonesia kuat, maka buktikannya dengan APBN yang berpihak pada guru, dengan undang-undang yang melindungi guru, dan dengan birokrasi yang memuliakan guru.
Karena di balik setiap presiden, setiap menteri, setiap Senator, setiap anggota DPR, setiap dokter, setiap insinyur, ada seorang guru yang pernah dengan sabar mengajarkan huruf A, B, C. Muliakan guru, maka kita sedang memuliakan masa depan Indonesia.
Pantun bijak bestari dari negeri Melayu sebagai penutup tulisan ini.
Pergi ke pasar membeli delima
Delima manis dibawa pulang
Guru hebat adalah permata
Untuk Indonesia yang cemerlang.
Anak merantau ke Medan
Pulang membawa kain songket
Pemerintah dan DPD-DPR jangan sekadar ucapan
Tapi buktikan dengan kebijakan yang konkret.
Bunga melati di pagi hari
Harumnya semerbak hingga ke desa
Terima kasih wahai guru kami
Jasamu abadi, takkan terlupa.
Selamat Hari Guru Nasional 2026. Guru Hebat, Indonesia Kuat. Guru Menginspirasi, Anak Negeri Berprestasi.
Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala aaly sayyidina Muhammad
*) Nursyamsa Hadis, penulis adalah pemerhati pendidikan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2004–2009 mewakili Provinsi Kalimantan Timur.
- Penulis: Nursyamsa Hadis


